Jadi pemimpin daerah itu cuma bisa lewat partai. Jaman dulu, cuma orang berduit dan punya koneksi internal yang akhirnya diangkat partai lalu lobi sana-sini biar dipilih dewan DPRD. Rakyat? Ga punya hak, cuma disuruh duduk anteng nerima siapapun yang dipilih.
Semua berubah ketika pilkada langsung, butuh suara dari masyarakat, orang baik dan kompeten punya kesempatan dicalonkan lalu dipilih. Efeknya? Banyak partai yang berlomba-lomba meminang orang-orang tersebut.
--
Memang, proses yang ada di paragraf kedua ga sempurna. Ada kekurangan di sana-sini. Tapi dengan memperbaikinya. Kita bisa melanjutkan cerita demokrasi ke paragraf selanjutnya, dengan lebih baik.
Tapi... dengan diadakannya pemilihan tidak langsung, keadaan politik negara kita balik ke paragraf 1.
